Melawan Kepura-puraan

Media Indonesia, 3 April 2014
David Krisna Alka

MUSIM kampanye pemilu legislatif tahun ini segera berlalu. Sejak 16 Maret lalu, berbagai rupa kampanye calon anggota legislatif dan partai politik hadir merayu. Sorak-sorai caleg menjanjikan sesuatu terdengar bertalu-talu. Ada juga caleg yang kampanyenya malu-malu, dan penyanyi dangdut di atas panggung kampanye bergoyang tak jemu-jemu.

Bagi masyarakat yang merasakan suasana batin demokrasi hadir dan menjanjikan perubahan, mereka berpartisipasi dengan sukarela. Sebaliknya, bagi mereka yang skeptis, cukup mengamati dan membaca lalu lintas berita kampanye di berbagai media. Bagi yang datang karena dibayar, pandai-pandai mereka saja. Bagi yang muak, mereka berpaling muka. Bagi yang tak peduli, sepertinya mereka menganggap kampanye itu palsu. Nah, itulah yang mesti dilawan, kepalsuan.

Belajar dari pengalaman, caleg lama atau partai politik lama terkadang lupa atau `sengaja lupa' dengan janji-janji kampanyenya. Harapannya, partai baru dan caleg baru tak seperti itu. Bila yang baru juga `palsu', apa lagi hendak dikata, kita tengok saja buktinya. Karena suara dan voluntarisme rakyat bukan `juru pijat politisi' yang duduk di dalam ruang perwakilan rakyat untuk menjaga keluwesan otot-otot mereka.
Harus dilawan
Tak dapat dimungkiri, keselarasan antara kehidupan batin dan penampilan publik adalah bagian dari kehidupan autentik. Menurut Kierkegaard (2004:69), orang yang memiliki double life, atau yang penampilan luarnya berbeda sama sekali dengan apa yang dihayatinya dalam hati, dikatakan menjalani kehidupan yang penuh kepalsuan atau tidak autentik karena tidak ada kongruensi atau keselarasan antara kehidupan batin dan kehidupan lahir.

Penampilan dan tindakan luar seolah-olah `menipu' orang lain karena apa yang sebenarnya terjadi dalam batin tersimpan rapat dan tidak kelihatan bagi banyak orang. Sulit menangkap secara pasti kampanye mana yang autentik dan kampanye siapa yang penuh kepura-puraan, palsu.

Dalam sebuah catatan, sejak reformasi 1998, tren partisipasi politik jumlahnya malah makin menurun. Pada 1999 partisipasi pemilih sekitar 92%, dan di Pemilu 2009 turun jauh menjadi 71%. Apa sebabnya? Tak lain dan tak bukan karena kepalsuan bersimaha rajalela. Pelajaran yang diperoleh bahwa yang bisa menang ialah mereka yang lihai, yang mempunyai relasi, yang pintar memperdaya orang lain, yang cekatan membayar pada saat yang tepat dan di tempat yang tepat, begitu bukan?

Citra kosong seolah semua bersih, caleg bersih, parpol bersih, slogannya antikorupsi, kenyataannya kosong melompong tak ada isi. Akibatnya, stigma palsu dalam dunia politik cukup melekat. Seolah tak ada kejujuran dalam politik dan seolah juga tak ada orang baik dalam politik. Sampai kapan kita bertahan menunggu harapan politik yang penuh kebaikan?

Menarik membaca gagasan restorasi Indonesia yang bertitik tumpu pada perubahan pola pikir masyarakat Indonesia dari kepura-puraan menjadi keterusterangan. Gagasan itu ialah harapan kemajuan. Sebab, kita akan mengubah pemerintahan untuk lima tahun mendatang.

Substansi
Substansi perubahan itu terang-benderang ada, hadir secara nyata di depan mata, dan terasa di dalam jiwa. Keinginan baik dalam kampanye dengan enam janji atau sepuluh janji masih sekadar suara di tengah massa dan penampakan kata di dalam media massa.

Masyarakat ingin keterusterangan yang nyata dalam segala ruang kehidupan politik kita sehingga demokrasi di Indonesia menjadi lebih matang dan parlemen kita diisi oleh orang-orang yang berkomitmen kerakyatan, bukan `keuangan', dan tidak dalam kepura-puraan.

Rakyat atau warga negara memiliki hak yang setara melalui partisipasinya dalam demos. Menurut Donny Gahral Ardian (2009), demokrasi dan kewargaan sungguh tak dapat dipisahkan. Warga negara mendapat hak yang setara bukan melalui partisipasi dalam gagasan abstrak kemanusiaan. Warga negara memperoleh hak yang setara melalui partisipasinya dalam demos sebagai substansi politik.

Artinya, konsep sentral dalam demokrasi bukan kemanusiaan, melainkan rakyat.
Dalam arena politik, rakyat tidak berhadapan satu sama lain sebagai abstraksi, tetapi individu politis, pemerintah, atau yang diperintah, sekutu atau oposisi. Karena itu, suara dari kultur kehidupan politik mana pun tak boleh diabaikan.

Demikianlah, dalam Pemilu Legislatif 9 April 2014 ini, saatnya kita memilih keterusterang an, bukan kepura-puraan. Sebagai penutup, menarik mengutip pernyataaan Franz Magnis Suseno dalam salah satu media nasional belum lama ini, “Keinginan baik tidak cukup, popularitas juga tidak cukup. Popularitas itu tidak menunjukkan substansi kemampuan memberikan harapan!“ Selamat mencoblos.

David Krisna Alka Pemikir politik kebudayaan Populis Institute dan peneliti Maarif Institute

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2014/04/03/ArticleHtmls/Melawan-Kepura-puraan-03042014009003.shtml?Mode=1#




Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Serangan HIV/AIDS Dalam Novel

Image
"Makin kurang yang mereka pahami, maka mereka pun makin memuja sulap !" - Hudibras Begitu banyak macam realitas kehidupan yang tertoreh dalam bentuk karya sastra. Ketika menemukan peristiwa yang memilukan, pengalaman yang menggelitik, kejadian nan unik atau eksentrik, dan hal-hal baru yang menggigit, pengarang mengeksplorasi semuanya itu dalam bentuk karya sastra.   Begitu pula dengan pengarang Titie said (1935). Sosok pengarang wanita yang sering menggarap persoalan cinta yang dihubungkan dengan kehidupan keluarga. Model seperti itu juga banyak digarap oleh novelis lainnya seperti Lastri Fardani (1941), Yati Maryati Wiharja (1943-1985), Titiek W.S. (1938), Sri Bekti Subakir, Ike Supomo, La Rose, Marga T, Maria A. Sarjono, Nani Heroe, Nina Pane, Titik Viva, Sari Narulita, Tuti Nonka, dan lain-lain.
Read more

Fatmawati Srikandi Republik

Image
Memperingati Hari Ibu setiap 22 Desember adalah momen spesial untuk menunjukkan rasa cinta yang lebih mendalam kepada bunda yang melahirkan dan membesarkan kita. Momen Hari Ibu juga dapat kita maknai untuk mengenang “bunda-bunda” yang turut berjuang mendirikan republik ini. Salah seorang Bunda Republik itu adalah Fatmawati.  Barangkali, generasi zaman kini sekadar ingat yang biasa-biasa saja dengan ibu negara pertama republik ini. Fatmawati Soekarno, penjahit pertama bendera Sang Saka Merah Putih. Berikut ini marilah kita mengulang kisah tentang sosok Bunda Republik ini.  Fatmawati adalah putri dari sejoli aktivis Muhammadiyah, Hassan Din dan Siti Chadidjah. Hassan Din merupakan konsul pertama yang mendirikan ormas keagamaan Muhammadiyah di Bengkulu. Hassan Din berperan serta dalam arus besar zaman pergerakan nasional yang di akhir tahun 1920-an telah tersebar sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Di Bengkulu, Hassan Din mempelopori pendirian Muhammadiyah dan kemudi...
Read more

Menakar Jokowi Memberantas Korupsi

Image
Setiap tahun kasus korupsi di negeri ini semakin menjadi-jadi. Korupsi dengan berbagai rupa, macam, dan modusnya. Sudah bermacam rupa, gaya, dan profesi pula orang-orang yang tercekik dan terjebak penyakit korupsi; mulai dari politisi, birokat, pengusaha, mantan aktivis, penegak hukum, hingga akademisi.    Belum lagi para pembantu koruptor yang secara sengaja atau tak sengaja terjebak dalam pusaran korupsi, misalnya supir dan karyawannya. Aduh, ada apakah gerangan dengan negeri yang alamnya elok aduhai ini? Apakah manusia-manusianya sejak awal sudah bertalenta menjadi koruptor? Lantas, sejauhmana perhatian Presiden Joko Widodo di tahun kedua pemerintahannya menghabisi korupsi di negeri ini?  Gara-gara korupsi jutaan rakyat Indonesia secara langsung dan tak langsung menjadi korban para koruptor: mereka dimiskinkan. Korupsi adalah kejahatan yang sangat keji, karena korbannya dapat menimpa ratusan juta orang, bahkan bisa mengakibatkan semakin banyak rakyat yang te...
Read more