David Krisna Alka

Kompas, Kamis, 31 Oktober 2013 Oleh: David Krisna Alka Laku politik suap telah membelenggu institusi politik di negeri ini. Celakanya, Mahkamah Konstitusi pun ikut melakukannya. Kepemimpinan institusi politik dan institusi hukum yang terkena dampak kuman korupsi membuat kepercayaan publik menurun drastis. Di samping itu, kekuasaan kapital acap kali memayungi proses politik dengan menyelipkan kekuatan modal dalam menentukan pejabat politik atau berbagai kebijakan publik. Walhasil, kita pun sulit membedakan antara janji pejabat yang tulus dan kebohongan kebijakan yang merayu. Selain itu, pejabat publik atau pejabat politik acap kali berbicara mewakili institusi politiknya, juru bicara mewakili pimpinannya, pejabat partai mewakili ketua umumnya, atau politisi mewakili pemodalnya. Maka, apa yang mereka sampaikan tidak mewakili dirinya sendiri demi tegaknya kebaikan publik di negeri ini. Memang kekuatan sosok masih menjadi indikator penting bagi publik sehingga banyak

Media Indonesia, Kamis, 24 Oktober 2013 Oleh: David Krisna Alka  DALAM peluncuran dan diskusi buku Indonesia di Jalan Restorasi, Politik Gagasan Surya Paloh buah karya Willy Aditya di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Jawa Barat, belum lama ini, penulis merasakan kegelisahan bahwa kehidupan politik di negeri ini mengalami krisis kepercayaan dan hampa gagasan, terutama gagasan kebudayaan. Berbagai kejahatan politik di alam demokrasi liberal mengiris dan menyayat jantung konstitusi Republik ini. Mencermati fakta kehidupan politik di Indonesia, apakah sudah tecermin nilai-nilai Pancasila? Ada keraguan, ketika korupsi merajalela, penyuap dan penerima `suapan politik' ada di mana-mana, dan politik transaksional secara terang benderang tampak di depan mata. Lantas, apa gunanya jantung konstitusi kita dalam kehidupan politik? Kesaktian macam apa yang dimiliki dasar negara Indonesia yang bernama Pancasila dalam kehidupan politik hari ini? Batin kita merasakan, praktik po