SOLIDARITAS INDONESIA
Suara Karya, 9 Maret 2010
David Krisna Alka
Ada yang menarik dan perlu mendapat apresiasi menyimak pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam perayaan Cap Go Meh 2010 bertajuk "Indonesia Tanah Airku" di Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (3/3) malam. Presiden SBY mengajak rakyat untuk menjalin persatuan dan persahabatan dan kerja sama dengan bangsa-bangsa dunia. Dalam membangun Indonesia, seluruh bangsa diminta tidak membeda-bedakan identitas, suku bangsa, ras, dan agama. Presiden juga mengingatkan agar tak ada perlakuan diskriminatif yang diterima oleh seluruh warga bangsa.
Di Provinsi Bengkulu ada sebuah kampung yang bernama Kampung China. Walaupun kaum etnis China di Indonesia sejak era kepemimpinan almarhum Gus Dur lebih suka disebut Tionghoa, tetapi nama sebuah kampung di Bengkulu itu tetap saja bernama Kampung China, bukan Kampung Tionghoa.Konsep Tionghoa sekarang diaktifkan dan digunakan oleh tokoh-tokoh etnis China di Jakarta. Mereka dengan tegas menolak disebut orang China, dan bersamaan dengan itu menuntut untuk dipanggil dengan sebutan orang Tionghoa.
Menurut sebagian etnis Tionghoa, terutama yang tinggal di Jakarta, mereka tak mau disebut orang China. Sebab, kata China adalah kata penghinaan, seperti teriakan yang memanggil mereka "China lu!" Jika dipanggil orang Tionghoa, berarti adalah orang dari kerajaan tengah atau pusat kerajaan di China, atau dengan kata lain sebagai orang kerajaan atau penguasa dari China yang datang dan hidup di Indonesia.
Orde Baru
Masa Orde Baru, penulis menikmati masa kecil di Kampung China, Provinsi Bengkulu. Ketika masa kecil, penulis sering bermain bola dengan tetangga yang etnis Thionghoa (masa Orba masih disebut orang China). Gara-gara masih merasa terasing dengan nama China, teman-teman etnis Tionghoa berganti nama menjadi nama Muslim, Jawa, Sunda, atau Batak. Akan tetapi, tetap saja mereka digolongkan sebagai orang China dan bukan sebagai orang Indonesia yang pribumi.
Begitu juga dalam kasus orang China yang sudah berganti agama menjadi Islam, masih saja digolongkan sebagai orang China. Menurut Thung Yu Lan (1999), hal itu disebabkan program asimilasi atau pembauran yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru di bawah kepempimpinan almarhum Soeharto menjadi gagal berantakan. Selain itu, konsep pembauran itu sendiri juga tidak jelas. Orang China mau dibaurkan atau diasimilasikan ke dalam masyarakat Indonesia atau masyarakat suku bangsa? Apakah yang namanya pembauran itu asal ganti nama atau ganti agama?
Dalam catatan antropolog Parsudi Suparlan (2000), kenyataannya pada masa Orde Baru program asimilasi atau pembauran yang disponsori oleh Pemerintah Indonesia sampai dengan beberapa waktu yang lalu masih mendiskriminasi secara hukum orang-orang China yang warga negara Indonesia atau WNI, yaitu dengan cara diberi kode khusus di kartu tanda penduduk (KTP) berdasarkan identifikasi kechinaan tersebut. Ada dugaan bahwa berdasarkan kode tersebut, pejabat pemerintah setempat dapat melakukan berbagai tindakan diskriminatif dan pemerasan.
Belum hilang di ingatan peristiwa 13-14 Mei 1998 sebagai klimaks dari kemarahan masyarakat Jakarta atas kebobrokan ekonomi Indonesia terhadap orang China yang dijadikan sebagai kambing hitam. Ketika peristiwa Mei Kelabu itu muncul, terjadilah praktik pemalakan, pemerasan, dan bahkan pembakaran dan penghancuran rumah dan pertokoan orang-orang China. Orang-orang China itu tak memperoleh perlindungan secara hukum dan keamanan pemerintah waktu itu. Sebagai golongan minoritas, mereka menjadi kambing hitam atas berbagai kekacauan ekonomi nasional Indonesia, dan dalam kehidupan masyarakat pada tingkat lokal.
Tionghoa Kini
Menurut A Dahana (2006), pertemuan antara dua atau lebih kebudayaan tidak selalu harus diikuti oleh konflik. Dalam sejarah hal itu telah banyak dibuktikan. Kedatangan kebudayaan Tiongkok di Indonesia, baik pada masa kuno sebagai akibat dari hubungan dagang dan hubungan politik antara Nusantara dan Kekaisaran Tiongkok maupun yang dibawa oleh para perantau Tionghoa, dapat dijadikan bukti.
Kini, berkat perjuangan Gus Dur, masyarakat Tionghoa di Indonesia merayakan Tahun Baru Imlek dalam suasana hangat dan bersahabat. Simbol-simbol perayaan Imlek menghiasi hampir di setiap pusat perbelanjaan di Tanah Air. Tentunya, makna penting perayaan Imlek baru-baru ini tak mengurangi makna penting arti keindonesiaan dan kebersamaan.
Warga keturunan Tionghoa diharapkan dapat mengikis eksklusivisme, begitu juga warga pribumi. Hubungan erat antarsesama masyarakat Indonesia, apa pun etnisnya, tetap perlu dijaga sebagai sebuah peradaban dan kebudayaan dalam konteks dunia dan Indonesia.
Dalam era globalisasi ini, pemantapan hubungan budaya sangat penting karena dunia makin lama kian sempit. Konflik yang disebabkan faktor-faktor seperti nasionalisme yang sempit, etnisitas, dan etnosentrisme, agama dan kepercayaan, dan faktor-faktor primordial lainnya, sangat mudah tersulut. Oleh karena itu, saling mengerti dan saling menghargai antarbangsa, antaretnik, dan antaragama sangatlah penting untuk mencegah timbulnya konflik yang pelik.
Maka, upaya menghilangkan salah pengertian di antara warga lainnya mesti menghapus stigma bahwa orang Tionghoa itu eksklusif, tak patriotik, dan kurang menjaga hubungan baik antara majikan dan pekerja. Padahal, dalam ajaran Kong Hu Cu, masyarakat Tionghoa menganut kebudayaan yang suka bekerja keras, menitikberatkan keharmonisan dalam hubungan antarmanusia, menghormati orangtua, mementingkan koordinasi, dan bekerja sama, tetapi tidak menonjolkan pribadi dan tidak mementingkan diri sendiri.
Seharusnya penyelenggara negeri ini dapat mengambil hikmah dari ajaran-ajaran Kong Hu Cu yang suka bekerja keras dan peduli terhadap sesama. Selain itu, Deng Xiaoping juga pernah mengatakan bahwa pemerintah jangan seperti ayam betina yang cuma selalu berkokok, tapi tak bertelur. Artinya, penyelenggara negara jangan cuma wacana saja yang melulu mendunia dan rakyat dibiarkan merana dan kesenjangan menganga. ***
Comments