Kepemimpinan Seolah-olah

Kompas, Kamis, 31 Oktober 2013
Oleh: David Krisna Alka
Laku politik suap telah membelenggu institusi politik di negeri ini. Celakanya, Mahkamah Konstitusi pun ikut melakukannya. Kepemimpinan institusi politik dan institusi hukum yang terkena dampak kuman korupsi membuat kepercayaan publik menurun drastis.
Di samping itu, kekuasaan kapital acap kali memayungi proses politik dengan menyelipkan kekuatan modal dalam menentukan pejabat politik atau berbagai kebijakan publik. Walhasil, kita pun sulit membedakan antara janji pejabat yang tulus dan kebohongan kebijakan yang merayu.
Selain itu, pejabat publik atau pejabat politik acap kali berbicara mewakili institusi politiknya, juru bicara mewakili pimpinannya, pejabat partai mewakili ketua umumnya, atau politisi mewakili pemodalnya. Maka, apa yang mereka sampaikan tidak mewakili dirinya sendiri demi tegaknya kebaikan publik di negeri ini.
Memang kekuatan sosok masih menjadi indikator penting bagi publik sehingga banyak yang menjadi sosok pemimpin se- olah-olah: seolah-olah bersih, seolah-olah antikorupsi, dan seolah-olah berani berantas korupsi.

Mereka bahkan berani mengeluarkan kata-kata. Kata-kata acap kali memakan tuannya. Misalnya, ”potong jari tangan jika terbukti korupsi” atau ”gantung saya di Tugu Monas jika korupsi”. Pejabat publik yang mengatakan itu sekarang malah jadi tersangka.

Kebohongan politik telah masuk dalam kehidupan sehari-hari. Memang susah menentukan pilihan figur politik mana yang diyakini sebagai pemimpin yang akan membawa perubahan.
Perlu keberanian untuk memilih dan menentukan kepemimpinan baru. Tanpa tedeng aling-aling, rakyat adalah penentu ke mana arah kepemimpinan politik di negeri ini melaju. Kehidupan politik di negeri ini perlu warna baru. Akankah muncul kepemimpinan baru?

Etos
Harapan kepemimpinan baru yang otentik masih dibayangi oleh kepemimpinan se- olah-olah. Di sisi lain, kultur politik yang pokoknya pilih yang kuat supaya dapat untung, pilih yang punya banyak fasilitas biar hidup terjamin, menjadi momok kepemimpinan politik menjadi tambah seolah-olah.
Hal lain yang menyedihkan adalah kemiskinan rohani dan kemiskinan kultur, yang tak jarang bermukim di balik kemewahan materi yang melimpah para elite politik kita. Akibatnya, kultur politik pun tak menetaskan etos kepemimpinan baru.
Sosok negarawan (statesmanship) dengan sendirinya dituntut untuk memiliki wawasan politik dan kebudayaan. Sebab, kita tidak dapat membangun suatu bangsa tanpa akar kebudayaan. Kita perlu memiliki kepemimpinan yang memiliki etos. Politik bukan hanya soal prosedural semata. Artinya, perlu kesadaran kultural dalam berpolitik. Pemimpin semestinya memiliki ekspresi tata nilai yang berhasil memadu konflik-konflik peranan di dalam diri dan di luar dirinya.
Menurut Daniel Dhakidae (1978), seseorang yang berpribadi karena keberhasilan dalam memadu etos dalam peranan masing-masing menuju tujuan berbangsa. Dan kita sebut sebagai bangsa yang berpribadi. Politik yang terdidik akan melahirkan etos pelaku politik yang berpribadi dan menciptakan lembaga politik yang sehat.
Kemudian, lahirnya kepemimpinan politik yang terdidik, yang tak muncul dari pancaran citra karena pemilik media atau menggelontorkan miliaran rupiah untuk tampil seolah-olah layaknya sosok pemimpin yang layak dipilih.
Republik ini tak butuh pemimpin yang hanya pandai bercitra ria, bukan pula yang hanya orator besar sekadar mampu menggerakkan semangat orang banyak. Yang diperlukan adalah organisator.
Yang dibutuhkan adalah corak kepemimpinan yang mempunyai kontrol cermat atas pelaksanaan keputusan-keputusan. Dan, corak kepemimpinan yang mampu menggerakkan sistem dan mengubah sistem penyelenggaraan negara menjadi lebih baik dan berkemajuan.
Lebih penting lagi adalah corak kepemimpinan yang mampu meruntuhkan tembok kultur korup yang berada dalam semua institusi negara di republik ini. Bukan sekadar kepemimpinan yang menampakkan etos kesalehan, melainkan kepemimpinan yang menanamkan kultur transformatif dan mencerahkan.
Itulah etos mumpuni kepemimpinan baru yang didambakan anak-anak bangsa ini. Akhirnya, ibarat suara peluit yang tak tahu dari mana datangnya, kepemimpinan politik yang seolah-olah hanya akan menimbulkan prahara politik yang tak habis-habisnya.

David Krisna Alka
Peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity
http://epaper.kompas.com/kompas/books/131031siang/index.html#/5/

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pergolakan Partai Politik dan Kualitas Demokrasi Kita

Image
David Krisna Alka  Media Indonesia, 15 Januari 2015 Tahun sudah berganti, tetapi konflik di tubuh partai politik tak kunjung berhenti. Khawatir partai politik akan selalu dipandang `miring' di mata publik bila tak berbenah.Harapan bahwa parpol menjadi jiwa dari demokrasi di republik ini bisa sirna. Kadang kita ragu-ragu antara sinisme dan harapan, bahwa partai politik ialah alat politik yang dapat dipercaya sebagai saluran aspirasi publik, bukan saluran semata kekuasaan politik elite. Terkadang dengan mencibir, kita saksikan perebutan kursi ketua umum partai politik tak kunjung sudah dan berakhir dengan kepengurusan ganda. Bukankah pengurus-pengurus partai politik itu ialah orang-orang yang telah mempelajari politik, sehingga kemudian mereka berkecimpung dalam dunia politik? Dengan asumsi yang sederhana, jika kalangan elite, kader, dan tokoh senior sebuah partai politik sudah matang dalam berpolitik, semestinya partai itu menj
Read more

"Politik" Waktu; Selamat Tahun Baru

Image
Tahun demi tahun berganti dan berlalu. Begitulah waktu, tak menunggu. Waktu tak akan pernah rapuh. Kitalah yang acap kali rapuh digilas waktu. Ketika dikejar deadline, mengerjakannya tunggang-langgang. Waktu lengang, celingak-celinguk klik sana klik sini, duh! Begitulah hari ini. Aku melihat Si Buyung sedang dikejar deadline akhir tahun. Seolah kemanfaatan waktu baginya di saat injury time . Kadang aku pun seperti itu. Soal perkara politik di republik ini kadang juga begitu, politik injury time . Mengadili koruptor, memutuskan perkara moral elite, dan menentukan ratusan juta manusia Indonesia, selalu di ujung waktu. *** Tik...tik...tik.. aku mendelik tiap detik ujung tahun. Rupa bulan dan wajah matahari tak akan berubah meskipun tahun berganti. Namun rupa dan wajah kita dapat berubah dan berganti, tak bisa disembunyi. Kini adalah senyata-nyatanya waktu. Semua yang bergerak merupakan pengertian kita tentang “kini”. Ya, hidup kini yang berarti, setelah itu mati. B
Read more

Fatmawati Srikandi Republik

Image
Memperingati Hari Ibu setiap 22 Desember adalah momen spesial untuk menunjukkan rasa cinta yang lebih mendalam kepada bunda yang melahirkan dan membesarkan kita. Momen Hari Ibu juga dapat kita maknai untuk mengenang “bunda-bunda” yang turut berjuang mendirikan republik ini. Salah seorang Bunda Republik itu adalah Fatmawati.  Barangkali, generasi zaman kini sekadar ingat yang biasa-biasa saja dengan ibu negara pertama republik ini. Fatmawati Soekarno, penjahit pertama bendera Sang Saka Merah Putih. Berikut ini marilah kita mengulang kisah tentang sosok Bunda Republik ini.  Fatmawati adalah putri dari sejoli aktivis Muhammadiyah, Hassan Din dan Siti Chadidjah. Hassan Din merupakan konsul pertama yang mendirikan ormas keagamaan Muhammadiyah di Bengkulu. Hassan Din berperan serta dalam arus besar zaman pergerakan nasional yang di akhir tahun 1920-an telah tersebar sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Di Bengkulu, Hassan Din mempelopori pendirian Muhammadiyah dan kemudian menjad
Read more