Tragedi Bima, Pemerintah Dinilai Abaikan Hak Rakyat Sipil


Polhukam / Minggu, 25 Desember 2011 17:10 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah mahasiswa menilai tragedi Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), terjadi akibat sikap pembiaran pemerintah terhadap hak rakyat sipil. Kepolisian pun dinilai cenderung menjadi centeng bayaran perusahaan besar.

Kecaman itu dilontarkan Gabungan Elemen Mahasiswa Indonesia dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Pengurus Pusat Muhamadiyah, Jakarta, Ahad (25/12) siang. Gabungan mahasiswa menilai aparat kepolisian tidak berpihak pada rakyat.

Mereka mengecam tindakan represif aparat kepolisian dalam pembubaran aksi unjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, yang menyebabkan dua orang warga sipil tewas dan puluhan lainnya terluka.

Para mahasiswa pun menuntut moratorium (penghentian sementara) ijin perusahaan tambang di Indonesia. Mereka juga mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kapolri segera meminta maaf pada rakyat.

Bahkan, mahasiswa meminta Kapolda dan Kapolres harus dinonaktifkan selama proses penyelidikan. (*)



Comments

Popular posts from this blog

Pergolakan Partai Politik dan Kualitas Demokrasi Kita

"Politik" Waktu; Selamat Tahun Baru

Fatmawati Srikandi Republik