Tragedi Bima, Pemerintah Dinilai Abaikan Hak Rakyat Sipil
Polhukam / Minggu, 25
Desember 2011 17:10 WIB
Metrotvnews.com,
Jakarta: Sejumlah mahasiswa menilai tragedi Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara
Barat (NTB), terjadi akibat sikap pembiaran pemerintah terhadap hak rakyat
sipil. Kepolisian pun dinilai cenderung menjadi centeng bayaran perusahaan
besar.
Kecaman itu
dilontarkan Gabungan Elemen Mahasiswa Indonesia dalam jumpa pers yang digelar
di Kantor Pengurus Pusat Muhamadiyah, Jakarta, Ahad (25/12) siang. Gabungan
mahasiswa menilai aparat kepolisian tidak berpihak pada rakyat.
Mereka mengecam
tindakan represif aparat kepolisian dalam pembubaran aksi unjuk rasa di
Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, yang menyebabkan dua orang warga
sipil tewas dan puluhan lainnya terluka.
Para mahasiswa pun
menuntut moratorium (penghentian sementara) ijin perusahaan tambang di
Indonesia. Mereka juga mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kapolri
segera meminta maaf pada rakyat.
Bahkan, mahasiswa
meminta Kapolda dan Kapolres harus dinonaktifkan selama proses penyelidikan.
(*)
Comments