Menakar Jokowi Memberantas Korupsi
Setiap
tahun kasus korupsi di negeri ini semakin menjadi-jadi. Korupsi dengan berbagai
rupa, macam, dan modusnya. Sudah bermacam rupa, gaya, dan profesi pula
orang-orang yang tercekik dan terjebak penyakit korupsi; mulai dari politisi,
birokat, pengusaha, mantan aktivis, penegak hukum, hingga akademisi.
Belum
lagi para pembantu koruptor yang secara sengaja atau tak sengaja terjebak dalam
pusaran korupsi, misalnya supir dan karyawannya. Aduh, ada apakah gerangan
dengan negeri yang alamnya elok aduhai ini? Apakah manusia-manusianya sejak
awal sudah bertalenta menjadi koruptor? Lantas, sejauhmana perhatian Presiden
Joko Widodo di tahun kedua pemerintahannya menghabisi korupsi di negeri ini?
Gara-gara
korupsi jutaan rakyat Indonesia secara langsung dan tak langsung menjadi korban
para koruptor: mereka dimiskinkan. Korupsi adalah kejahatan yang sangat keji,
karena korbannya dapat menimpa ratusan juta orang, bahkan bisa mengakibatkan
semakin banyak rakyat yang terkapar.
Para
koruptor selalu merasa haus akan harta yang berlimpah, tak peduli dengan
halal-haram, dihantam saja. Korupsi dengan berbagai macam bentuk dan caranya
sungguh luar biasa, sangat masif, menggurita, dan sistemik.
Para
koruptor menjadi predator yang memangsa gizi rakyat sehingga rakyat kian lapar.
Para koruptor sudah lama gentayangan menghisap kekayaan bangsa dan negara untuk
kepentingan dirinya sendiri dan golongannya. Rakyat banyak dibiarkan telantar
dalam kubangan kemiskinan dan suasana putus asa. Sebab, yang dimaksud proses
pemiskinan di negara ini faktor terbesarnya adalah korupsi.
Jika
setiap tahun negeri ini digerogoti oleh para koruptor, tak ayal, meminjam
istilah Buya Ahmad Syafii Maarif, kita akan menggali kuburan kita sendiri. Ya,
kuburan republik ini. Hanya tinggal namanya saja Republik Indonesia, namun
rakyatnya telantar karena elite dan pejabat publiknya korup.
Korupsi
adalah penyakit terburuk yang menghambat laju kemajuan suatu bangsa. Korupsi
menjadi penyebab besar hambatan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam
sebuah negara, dan rentan sekali menambah kemelaratan warganya. Sudah cukup
banyak contoh tentang sebuah negeri menjadi lumpuh karena lemahnya
pemberantasan korupsi. Dan sudah banyak juga sebuah negara besar dan tumbuh
maju karena kuat dan tegas dalam menghabisi korupsi.
Karena
itu, sungguh korupsi harus dihabisi. Segala bentuk pemufakatan korup harus
dibasmi. Presiden Jokowi bersama lembaga hukum seperti Komisi Pemberantasan
Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian harus menunjukkan keberanian yang serius
untuk menghabisi korupsi, menangkap, dan menghukum seberat-beratnya
manusia-manusia korup di bumi pertiwi ini. Dan bukan semata alasan politik atau
alasan pencitraan menghabisi korupsi, sehinggga tebang pilih.
Selain
itu, perlawanan rakyat secara masif harus digerakkan untuk menekan lembaga
hukum agar tak ikut-ikutan korup, dan menangkap para koruptor tanpa tedeng
aling-aling. Tak ada kompromi dan jalan tengah demi penegakan hukum dan
pemberantasan korupsi di republik ini. Pejabat tinggi lembaga negara atau
pejabat partai politik, pokoknya semua manusia Indonesia yang korup harus
diadili, ditangkap, dan dihukum seberat-beratnya.
Dan
juga, gerakan masif untuk mensosialisasikan budaya antikorupsi harus
terus-menerus diselenggarakan. Seperti gerakan kultural antikorupsi. Karena
nilai-nilai antikorupsi penting untuk ditumbuhkan dalam alam pikir dan
kesadaran hati masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan, KPK tak
bisa bekerja sendiri memberantas korupsi.
Kita
juga membutuhkan pemecahan-pemecahan yang sistematis untuk menyelesaikan
penyakit korupsi yang menggurita di republik ini. Jika cara lama sudah tak
ampuh lagi, cara baru mau tak mau harus dirumuskan. Sehingga republik ini tak
melulu terombang-ambing dalam pusaran korupsi.
Semoga
tahun ini tak ada yang tersembunyi tentang korupsi, tak ada pula banyak kabar
tentang para elite, pejabat publik, dan pemimpin politik, di pusat maupun di
daerah yang tersandera oleh penyakit sawan di negeri ini: korupsi.
Pendek
kata, kita berharap lembaga utama dalam perang menghabisi korupsi seperti KPK
mesti lebih berani dan tak pilih kasih. Begitu pula Presiden Jokowi,
perhatiannya diharapkan tak melulu masalah infrastruktur saja, tapi juga soal
bagaimana menangkap koruptor dan menghabisi korupsi. Jangan ada lagi
kriminalisasi dalam bantuk apa pun.
Penulis
David Krisna Alka -
Rabu,
27 Januari 2016
Comments